Politik & Sosial

Jepang-Filipina - Aliansi Baru di Tengah Bayang-Bayang China

Marcos disambut Kaisar Naruhito di Tokyo — dan pulang membawa lebih dari sekadar protokol diplomatik.

#geopolitik #jepang #filipina #pertahanan #china

Kreator Moco
8 menit baca

Ketika Kaisar Naruhito turun dari Istana Kekaisaran Tokyo untuk menyambut seorang tamu asing, itu bukan peristiwa biasa. Upacara penyambutan kenegaraan semacam ini hanya terjadi untuk ketiga kalinya sejak Era Reiwa dimulai pada 2019. Dan tamu yang datang pada 27 Mei 2026 itu adalah Ferdinand Marcos Jr., Presiden Filipina — yang pulang membawa bukan hanya bintang kehormatan tertinggi Jepang, tapi sebuah pesan strategis yang jauh lebih berat.

Di balik keanggunan protokol kekaisaran, ada pergeseran yang lebih fundamental sedang berlangsung di Asia Timur. Jepang, yang selama tujuh dekade membangun identitas nasionalnya di atas prinsip pasifisme, sedang berubah menjadi aktor militer yang semakin aktif. Dan Filipina adalah mitra pertama yang merasakan perubahan itu secara konkret.

Ketika Tokyo Berhenti Jadi Penonton

Selama hampir 80 tahun setelah Perang Dunia II, Jepang hidup di bawah belenggu Artikel 9 Konstitusinya yang melarang penggunaan kekuatan militer secara ofensif. Ekspor senjata mematikan adalah tabu. Bukan sekadar kebijakan, tapi semacam kontrak moral dengan sejarah.

Tapi pada April 2026, Perdana Menteri Sanae Takaichi menandatangani revisi kebijakan ekspor pertahanan yang menjadi titik balik. Jepang kini secara eksplisit diizinkan mengekspor sistem senjata mematikan ke negara-negara mitra tertentu — sebuah perubahan yang, menurut analis di The Diplomat, "bukan hanya pergeseran kebijakan, tapi transformasi identitas strategis Tokyo."

Marcos adalah pelanggan potensial pertama dalam babak baru ini. Selama kunjungan kenegaraannya, dua negara mendiskusikan penjualan dan transfer sejumlah alutsista: kapal perusak kelas Abukuma, pesawat latih TC-90, hingga rudal permukaan-ke-laut Type-88. Menurut laporan ABC News (27 Mei 2026), Jepang bahkan memberikan Marcos penghargaan Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum — bintang kehormatan tertinggi yang jarang diberikan kepada kepala negara asing. Sambutan yang luar biasa, untuk momen yang juga luar biasa.

Pertanyaannya: mengapa semua ini terjadi sekarang, dan mengapa Filipina?

Laut China Selatan sebagai Pendorong

Filipina bukan negara sembarangan dalam peta geopolitik kawasan. Ia adalah satu-satunya anggota ASEAN yang memiliki sengketa wilayah aktif dan konfrontatif dengan China di Laut China Selatan — dan ia adalah anggota treaty alliance Amerika Serikat. Dua fakta itu, digabungkan, membuat Manila sangat strategis bagi Tokyo yang tengah cemas memandang ekspansi militer Beijing.

Jepang ingin mengirim sinyal kepada Manila bahwa Tokyo serius dengan perannya sebagai mitra pertahanan — dan bahwa Filipina adalah pelanggan utama alutsista Jepang sejak kebijakan ekspor senjata diperbarui.

Sebelum kunjungan Marcos, Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi sudah lebih dulu datang ke Manila pada 5 Mei 2026. Koizumi menegaskan komitmen Tokyo untuk transfer "dini" kapal perusak kelas Abukuma dan pesawat TC-90, bersamaan dengan sekitar 1.400 personel Pasukan Bela Diri Jepang yang untuk pertama kalinya dalam sejarah ikut serta dalam latihan militer gabungan Balikatan bersama Amerika Serikat dan Filipina.

"Pertama kalinya dalam sejarah" — frasa itu patut digarisbawahi. Pasukan Bela Diri Jepang berlatih di tanah Filipina. Itu bukan hal kecil, terutama jika diingat sejarah pahit pendudukan Jepang atas Filipina selama Perang Dunia II. Bahwa dua negara kini bisa melakukan ini mencerminkan betapa jauh hubungan bilateral telah berkembang — dan betapa serius ancaman yang mereka persepsikan bersama.

Kapal Abukuma dan Logika Pertahanan Asimetris

Kapal perusak kelas Abukuma bukan alutsista paling mutakhir di dunia. Dengan bobot standar sekitar 2.000 ton, dioperasikan oleh kru sekitar 120 orang, kapal ini sudah beroperasi di Angkatan Laut Bela Diri Jepang lebih dari tiga dekade. Tapi bagi Angkatan Laut Filipina yang saat ini hanya memiliki frigate dan korvet — tanpa satupun destroter — kapal-kapal ini adalah solusi pragmatis untuk mengisi kesenjangan kemampuan secara cepat.

Menurut laporan Naval News (Mei 2026), Filipina sedang menjalankan program modernisasi Angkatan Bersenjata dalam fase "Re-Horizon 3" (2023-2033) dengan anggaran proyeksi sekitar 2 triliun peso — tapi keterlambatan implementasi membutuhkan solusi jangka pendek. Kapal-kapal bekas yang terawat dari Jepang adalah jawaban pragmatis untuk menjembatani gap kemampuan sembari menunggu alutsista baru selesai dibangun.

Ini adalah logika pertahanan asimetris yang masuk akal: daripada menunggu platform baru yang mahal dan lambat dikirim, manfaatkan aset bekas yang masih andal dari mitra terpercaya. Tambahan kapal destroter — bahkan yang lebih tua sekalipun — akan secara signifikan meningkatkan kemampuan Filipina untuk memperoyeksikan kekuatan di zona sengketa Laut China Selatan.

Bagi Jepang, ini juga menguntungkan. Transfer semacam ini memperkuat ekosistem keamanan kawasan yang berporos pada kemitraan AS-Jepang-Filipina, sambil membantu membangun industri pertahanan Jepang yang baru bebas dari pembatasan ekspor.

70 Tahun Normalisasi, Satu Momen Bersejarah

Kunjungan Marcos ke Tokyo juga bertepatan dengan peringatan 70 tahun normalisasi hubungan diplomatik Filipina-Jepang. Tahun 2026 juga merupakan tahun di mana Filipina memegang kursi kepresidenan ASEAN — menjadikan momen ini semakin simbolis dan strategis.

Tapi yang menarik bukan hanya simbolismenya. Marcos berhasil mengamankan sekitar $3,4 miliar — atau sekitar 210 triliun peso — dalam komitmen investasi dari perusahaan-perusahaan Jepang selama pertemuan bisnis di Tokyo pada 27 Mei 2026. Angka itu bukan sekadar angka diplomatik. Itu adalah sinyal bahwa kemitraan kedua negara bukan hanya tentang kapal perang dan latihan militer, tapi juga tentang masa depan ekonomi.

Jepang sendiri masuk 2026 dalam kondisi yang penuh tekanan: inflasi tinggi, yen melemah, dan beban utang yang membengkak — sementara PM Takaichi harus memimpin dengan mayoritas tipis di parlemen yang terfragmentasi. Kerjasama investasi dengan Filipina membuka pasar baru yang dinamis dengan populasi muda dan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil.

Dan ada satu lapisan lagi yang perlu dipahami: geopolitik Selat Hormuz. Ketika aktivitas militer Amerika Serikat di Hormuz meningkat pada akhir Mei 2026, Jepang — sebagai negara yang sangat bergantung pada impor energi melalui jalur laut — semakin merasakan urgensi untuk memiliki jaringan mitra keamanan yang kuat di kawasan Indo-Pasifik. Hormuz bukan Laut China Selatan, tapi bagi Tokyo, keduanya terhubung oleh logika yang sama: ketika jalur laut terancam, keamanan energi dan keamanan nasional menjadi satu persoalan.

Apa Artinya Bagi Kawasan?

Kunjungan Marcos ke Tokyo bukan peristiwa bilateral biasa. Ini adalah konfirmasi visual dari sebuah tata keamanan baru yang sedang terbentuk di Asia Timur — di mana Jepang bukan lagi sekadar "host" bagi pangkalan militer Amerika, tapi mitra aktif yang memiliki kapasitas dan kemauan untuk memproyeksikan kekuatan bersama sekutunya.

China tidak tinggal diam. Ketika rencana transfer kapal Abukuma ke Filipina pertama kali dilaporkan, media pemerintah China menyebutnya sebagai "kolusi militer" antara Tokyo dan Manila yang digerakkan oleh strategi Indo-Pasifik Washington. Beijing memiliki kepentingan langsung di sini: semakin kuat kemampuan militer Filipina, semakin kompleks kalkulasi China di Laut China Selatan.

Tapi ada pertanyaan yang lebih dalam dan lebih penting untuk kita renungkan: apakah penguatan aliansi militer kawasan ini akan menstabilkan atau justru meningkatkan tegangan? Sejarah memberi kita dua jawaban yang sama-sama mungkin.

Setiap penambahan kapabilitas militer oleh satu pihak cenderung memicu respons dari pihak lain. Ini adalah logika spiral yang dikenal dalam teori hubungan internasional sebagai security dilemma — semakin aman satu negara berusaha menjadi, semakin tidak aman negara lain merasakannya. Di kawasan yang sudah penuh dengan klaim tumpang-tindih dan kalkulasi kekuatan yang sensitif, rantai logika ini patut diperhatikan dengan serius.

Bukan Soal Senjata, tapi Soal Masa Depan

Tujuh dekade setelah bom atom meledak di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang telah memilih jalan yang berbeda dari hampir semua kekuatan besar di dunia: tidak ekspor senjata, tidak kerahkan pasukan ke luar negeri, tidak proyeksikan kekuatan militer. Itu adalah pilihan yang disengaja, yang lahir dari trauma sejarah yang dalam.

Bahwa pilihan itu kini bergeser — perlahan tapi nyata — mencerminkan betapa dramatisnya perubahan lingkungan keamanan di Asia Timur dalam dekade terakhir. Jepang merasa tidak lagi bisa mengandalkan deterensi Amerika saja. Dan negara-negara tetangganya, termasuk Filipina, menyambut perubahan itu sebagai sumber keamanan tambahan.

Apakah ini awal dari sebuah tatanan baru yang lebih stabil, atau babak awal dari perlombaan senjata regional yang berbahaya — jawabannya mungkin tidak akan diketahui dalam satu kunjungan kenegaraan. Tapi momen 27 Mei 2026 di Istana Kekaisaran Tokyo itu, dengan segala protkolnya yang megah, sudah mencatat dirinya sebagai salah satu titik balik penting dalam sejarah geopolitik Indo-Pasifik.

Ingat: Kapal-kapal yang berpindah tangan adalah logistik. Tapi kepercayaan yang dibangun di baliknya — itulah yang mengubah kawasan.

Referensi & Sumber:

Kreator Moco

Penulis

Analisis Terkait

Lanjut menelusuri Politik & Sosial:

Semua analisisBerita singkat