Clarity Act Gagal, Asia dan Timur Tengah Berpeluang Rebut Bisnis Kripto

Senat Amerika Serikat gagal memajukan Clarity Act pada September 2026 setelah rancangan itu tidak mencapai 60 suara yang dibutuhkan. Peter Hughes, CEO Apex Group, menilai penundaan tersebut dapat membuat bisnis aset digital mencari yurisdiksi alternatif.

Hughes menyebut Asia bergerak cepat, sedangkan negara-negara di Timur Tengah dan Bermuda membangun kerangka regulasi untuk produk keuangan berbasis aset digital. Ia menilai Eropa tidak otomatis diuntungkan karena aturan MiCA dinilai lambat dan membatasi.

Apex Group melayani aset lebih dari US$3,5 triliun di 50 yurisdiksi. Perusahaan itu bekerja sama dengan droppRWA dan Tokeny untuk mengembangkan produk investasi aset dunia nyata berbasis blockchain, dengan proyek awal di Arab Saudi.

Hughes juga melihat dana pasar uang bertoken dan stablecoin berbunga sebagai pendorong adopsi institusional. Ia membandingkan imbal hasil 5% dan 3% pada masing-masing produk, serta menilai ketidakpastian AS bisa menggeser peluang bisnis dan tokenisasi ke kawasan lain.